Satu Satunya Harapan Menghadapai Kecurangan Pemilu Adalah Mahkamah Rakyat

MENGAPA TAK PERLU MENUNGGU PENGUMUMAN KECURANGAN ?

Oleh: Nasrudin Joha

Semua praduga akhirnya terkonfirmasi melalui pengumuman hasil Pilpres oleh KPU. Bukan hanya hasilnya, waktu pengumuman yang dimajukan, juga menjadi bagian dari dinamika yang selama ini menjadi praduga publik.


Tidak keliru, jika sejumlah pihak termasuk purnawirawan Jenderal mengumumkan penolakan hasil pemilu sebelum dirilis oleh KPU. Malam ini, KPU juga masih menggunakan methode lama : umumkan, yang tidak terima silakan ke MK.

MK sendiri, bukanlah otoritas yang mengadili kecurangan. MK hanya mengadili sengketa selisih suara paslon. Kecurangan itu, wewenang bawaslu. Namun, bawaslu hanya mengeluarkan putusan banci : menyatakan data situng bermasalah tapi tidak menghukum diskualifikasi.

Membawa perkara kecurangan ke MK, sama saja mengubur harapan politik. Jika, seluruh lembaga negara bisa dikendalikan dan di kondisikan untuk memenangkan rezim, apalagi cuma MK yang hanya berisi sembilan hakim.

Satu-satunya harapan tindakan: Mahkamah rakyat.

Pun begitu, jika Mahkamah rakyat ini juga diabaikan, jika rezim tetap berdalih pada legitimasi formal dan mengabaikan suara substansi dari rakyat yang protes dicurangi, maka bangsa ini diambang perseteruan panjang. Bisa dipastikan, rezim akan memimpin rakyat yang mayoritas marah atas segala Kecurangan dan kezaliman yang dipertontonkan.

Keadaan ini, akan menjadi semacam perang paragrek, perang puputan, perang BU'ATS yang akan menciptakan keterbelahan. Segenap elemen anak bangsa, akan terpolarisasi pada kutub-kutub ketegangan yang panjang.

Ketegangan ini baru mereda, jika simpul kekuatan umat mendapat jalan kompromi. Namun, keadaan ini sulit jika bangsa ini tidak merujuk pada satu konsensus yang disepakati bersama.

Bagi Jokowi sendiri, pengumuman pemenangan yang dipaksakan, adalah awal dari hari-hari yang panjang dan sangat melelahkan. Memimpin rakyat yang marah kepada rezim, itu sangat tidak mengenakkan.

Terbayang, ketika aktivitas blusukan, rakyat bukannya berteriak mengelukan Jokowi, tetapi justru meneriakan yel yel : Presiden curang, Presiden curang, Presiden curang. Kunjungan ke pasar, diteriaki curang. Kunjungan ke mal, diteriaki curang, kunjungan ke daerah, diteriaki curang.

Rasanya, masa-masa setelah pelantikan bukannya masa untuk berkiprah. Tetapi masa untuk memimpin dalam ketegangan.

Sementara pihak yang dicurangi, sudah pasti tidak akan terima. Negara dalam keadaan krisis, akan bertambah parah karena putra terbaik bangsa enggan terlibat dalam mengatasi persoalan bangsa, karena merasa dikerdilkan, dicurangi, diremehkan.

Jadi wajar, tidak ada yang mengagetkan pengumuman KPU malam ini. Karena, sudah banyak pihak yang memprediksinya.